PROGRAM SUBSIDI PEMERINTAH

PROGRAM SUBSIDI PEMERINTAH

Latar Belakang

Subsidi pemerintah menjadi sebuah jaringan penting dalam sebuah negara. Yang berperan sebagai bukti nyata adanya tanggung jawab pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya. Dampak dari sebuah kesejahteraan tidak semata-mata terkandung permasalahan ekonomi saja. Mengapa pemerintah begitu konsen terhadap permasalahan ekonomi, karena kondisi ekonomi yang mapan dapat memberikan jaminan sehatnya kondisi non-ekonomi lainnya. Misalnya saja pendidikan, kriminalitas, kesehatan bahkan iklim politik. Isu-isu yang terkait dengan sektor-sektor tersebut tidaklah terlepas dari keberadaan kondisi ekonomi suatu negara.

Manusia sebagai pelaku ekonomi tentunya memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam rangka memenuhi kebutuhan. Hal ini tentu saja dapat menciptakan kemiskinan dan ketimpangan secara masif pada suatu wilayah perekonomian. Di sinilah bahasan subsidi masuk ke dalam permasalahan sebagai sebuah solusi. Subsidi dianggap mampu berfungsi sebagai alat peningkatan daya beli masyarakat serta dapat meminimalisasi ketimpangan akan akses barang dan jasa. Oleh karena itu, cita-cita kemakmuran suatu bangsa dapat dicapai salah satunya dengan kebijakan subsidi tersebut. Terlihat jelas bahwa peran pemerintah sangatlah memegang posisi penting akan keberlangsungan program subsidi.

Namun, dalam perjalanannya, subsidi tidak luput dari berbagai kritikan. Mulai dari aspek kepentingan politik hingga ketepatan sasaran pihak penerima subsidi. Subsidi pemerintah juga dipengaruhi oleh aspek politik. Contohnya: Bantuan tunai langsung itu dipengaruhi oleh politik,  karena adanya janji-janji presiden dulu saat kampanye pemilu. Begitu juga dengan subsidi BBM, dulu mereka menjanjikan untuk harga BBM selalu murah. Studi kasus tentang subsidi di Indonesia sendiri telah menyeruak dalam berbagai argumen di kalangan elit. Tentunya permasalahan ini sangat menarik untuk diangkat, dengan mencari sebuah jawaban akan eksistensi subsidi yang lebih baik.

A.Teori Program Subsidi Pemerintah

Sebenarnya kapan subsidi pertama kali muncul dan diterapkan oleh siapa? Subsidi pertama kali dipakai di Inggris pada abad 10-11 di bawah kekuasaan Raja Charles II. Namun, subsidi baru berkembang/meluas pada abad 20. Sejak saat itu program-program subsidi menjadi sebuah cara yang lazim digunakan pemerintah dalam anggaran keuangannya.

Adapun beberapa landasan pokok dalam penerapan subsidi antara lain:

  1. Suatu bantuan yang bermanfaat yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok-kelompok atau individu-individu yang biasanya dalam bentuk cash payment atau potongan pajak.
  2. Diberikan dengan maksud untuk mengurangi beberapa beban dan fokus pada keuntungan atau manfaat bagi masyarakat.
  3. Subsidi didapat dari pajak. Jadi, uang pajak yang dipungut oleh pemerintah akan kembali lagi ke tangan masyarakat melalui pemberian subsidi.

Dapat dilihat di sini bahwa subsidi menjadi sebuah alat pemerintah dalam melakukan distribusi pendapatan masyarakat. Adapun untuk Indonesia, beberapa macam subsidi:

    1. Price distorting subsidies: merupakan bantuan pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk pengurangan harga di bawah harga pasar sehingga menstimulus masyarakat untuk meningkatkan konsumsi atau pembelian komoditi tersebut. Harga yang dibayarkan lebih rendah dari harga pasar, dan pemerintah yang menanggung atau membayar selisih harga tersebut. Contoh dari subsidi ini antara lain :
  1. potongan harga/tarif listrik
  2. potongan harga untuk sewa rumah
  3. potongan harga pupuk
  4. beras miskin
  5. biaya sekolah (BOS)
  6. potongan harga BBM
    1. Cash grant: merupakan bantuan pemerintah kepada masyarakat dalam dengan memberikan sejumlah uang tunai dan alokasi konsumsi akan uang tersebut diserahkan sepenuhnya oleh masyarakat. Contohnya: bantuan tunai langsung.
    2. Kelonggaran atau potongan pajak.

Selain, itu subsidi itu diberlakukan hanya jika keuntungan (manfaat) yang diperoleh lebih besar daripada jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pemberian subsidi. Meskipun subsidi ada untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, mereka mengakibatkan pajak yang lebih tinggi atau peningkatan harga untuk barang-barang konsumen. Logikanya: karena subsidi meningkat maka pajak yang dipungut juga meningkat karena pajak merupakan sumber dana untuk subsidi, sehingga harga-harga barang pun juga akan meningkat karena adanya tuntutan pajak yang semakin naik. Ini semua tentu saja menuntut kehati-hatian pemerintah dalam memutuskan kebijakan subsidi. Karena bila tujuan subsidi yang pada awalnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan berubah menjadi sebuah keputusan yang hanya memberikan keuntungan bagi segelintir golongan.

Di Indonesia sendiri, kebijakan subsidi yang paling santer terdengar adalah subsidi harga BBM. Hal ini mengingat BBM sebagai sebuah komoditi yang strategis dan berkenaan akan kepentingan publik. Tingginya harga pasar minyak tidak diikuti dengan daya beli masyarakat yang baik. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meredistribusi pendapatan guna mengurangi kesenjangan antar anggota masyarakat. Program-program yang ditetapkan tidak jarang menuai kritikan di antara pihak yang berseberangan dan kepentingan.

B. Tinjauan Subsidi Program Pemerintah

Dari hasil analisa teori, terlihat jelas bahwa kebijakan dengan subsidi cash grant lebih baik ketimbang Price distorting subsidies. Lalu bagaimana kasus yang terjadi di Indonesia mengenai hal ini. Cash grant yang biasa dikenal dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) mulai diterapkan di Indonesia seiring dengan terus meningkatnya komoditi-komoditi yang biasa disubsidi pemerintah (dalam hal ini adalah BBM). Harga minyak internasional terus mengalami peningkatan bahkan mencapai harga 64 dolar AS per barel. Kenaikan harga itu menyebabkan tekanan kepada APBN 2005 khususnya terhadap alokasi subsidi yang diperkirakan mencapai di atas Rp100 triliun.

Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan pendekatan subsidi secara langsung yang tertuang dalam BLT. Akan tetapi, Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM telah menimbulkan kontroversi dan masalah baru. Apakah manfaat dari program ini lebih besar daripada ongkos politik serta ongkos sosial yang sudah maupun akan timbul? Memang menjadi sebuah hal yang dilematis dalam proses perkembangan ekonomi Indonesia.

Secara politis, pemerintah menyajikan seakan BLT satu paket dengan kenaikan harga BBM 1 Oktober 2005. Padahal, payung hukum BLT adalah Inpres No 12/2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin yang dikeluarkan dan berlaku mulai 10 September 2005. Dengan demikian, Inpres ini dikeluarkan jauh sebelum DPR mengesahkan UU tentang Perubahan atas UU APBN 2005 pada 27 September 2005. Juga berlaku sebelum terbitnya Perpres No 55/2005 tentang Harga Jual Eceran BBM di dalam Negeri yang dikeluarkan 30 September 2005.

Selain itu pula, Jika ditinjau dari sisi waktu keluarnya payung hukum hingga pelaksanaan yang hanya 21 hari, sangat terasa kebijakan BLT terburu-buru dan dipaksakan. Tidak mengherankan jika kemudian timbul banyak masalah. Antara lain belum adanya kesamaan pemahaman antara berbagai instansi pemerintah, media, maupun masyarakat. Hal itu terlihat dari penggunaan istilah yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS), Dana Kompensasi BBM (DKB), atau Bantuan Tunai Langsung (BTL). Ini bukti lemahnya sosialisasi pemerintah tentang program ini.

Selain itu ada pula kasus salah sasaran. Ada keluarga yang rumahnya berlantai keramik, punya listrik, telepon, dan sepeda motor yang menerima kartu BLT. Sedangkan keluarga yang lebih miskin justru tidak menerima. Pemerintah sendiri tampak tidak satu persepsi tentang kriteria rakyat/rumah tangga miskin yang layak menerima BLT. Itu terlihat dari pernyataan di media massa maupun rapat-rapat di DPR. Ada versi BPS yang menggunakan parameter konsumsi 2.100 kalori per hari yang jelas berbeda dengan kriteria BKKBN maupun Pemda.

Soal pendataan memang menjadi titik lemah utama. Kebanyakan warga tidak mengetahui kapan dilakukan pendataan. Warga juga tidak mengetahui secara pasti kriteria rumah tangga miskin yang berhak menerima BLT. Selain itu, sebagian warga bekerja di luar daerah domisili sebagaimana tertera dalam dokumen kependudukan, sehingga tidak terdaftar atau terdaftar secara ganda di tempat domisili dan di daerah tempat bekerja. Akibat lemahnya sistem pendataan, sebagian warga yang benar-benar miskin justru tidak terdata. Sebagian warga miskin itu juga merasa tidak/belum terdata. Sebagian lainnya merasa sudah pernah didata tapi dicoret/dibatalkan. Permasalahan lain dalam pendataan adalah misal dalam satu keluarga, belum tentu memiliki beban yang sama (jumlah tanggungan anak dan istri), sehingga untuk mengatasi hal ini penggunaan metode BLT menuntut data akurat dan terpercaya. Padahal untuk Indonesia perkembangan sistem informasi masih dianggap kurang.

Selain itu pemerintah tidak dapat menjamin apakah dana yang diberikan secara tunai tersebut digunakan dengan bijak oleh masyarakat. Dalam kata lain, BTL mengasumsikan tidak ada moral hazard dalam teorinya. Hal ini menuntut pengetahuan pemerintah akan budaya dan moral sebuah entitas kemasyarakatan. Secara ringkas kelemahan-kelemahan BLT adalah sebagai berikut:

  1. Data base-nya tidak relevant (ada asymmetric information) untuk mendapat data potensial miskin.
  2. Sistem nilai masyarakat yang masih rendah. Jadi, BLT tidak digunakan untuk tambahan biaya modal usaha melainkan digunakan untuk konsumsi terus-menerus.
  3. Ada kelemahan survey kemiskinan di Indonesia, yaitu apabila BLT diberikan, bukan berarti masyarakat langsung bisa dikatakan kaya dalam sekejap, karena itu hanya dalam kurun waktu yang singkat (2-3 bulan). Sehingga dengan pemberian BLT, belum tentu tingkat kemiskinan dapat menurun.

Kesimpulan dan Saran

Dapat disimpulkan bahwa semua kebijakan subsidi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika kelebihan pendekatan subsidi harga adalah kontrol dan biaya yang murah, maka ia akan membawa konsekuensi berupa subsidi yang tidak tepat sasaran. Sedangkan secara teoretis lebih baik menuntut adanya kehandalan data yang implikasinya adalah biaya teknologi yang tinggi.

Pemerintah harusnya mulai meninggalkan pendekatan kebijakan harga apabila ia telah memiliki database yang baik. Lagi pula, Dari pengalaman pelaksanaan BLT, tampaknya sudah sangat mendesak bagi pemerintah melakukan sensus ekonomi dan sosial terhadap seluruh rakyat Indonesia. Hasil sensus tersebut akan sangat bermanfaat menjadi landasan pertimbangan program-program jaring pengaman sosial di masa mendatang. Akurasi data dan distribusi yang tepat sasaran merupakan unsur vital dalam implementasi suatu kebijakan subsidi oleh pemerintah yang akuntabel. Seandainya Pemerintah berniat melanjutkan program BLT, langkah-langkah yang lebih efisien, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan perlu segera dirumuskan.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan, antara lain, mengumumkan secara jelas dan lugas kriteria “rumah tangga miskin” penerima BLT; mengumumkan kapan dan bagaimana pendataan akan dilakukan. Langkah berikutnya, mengumumkan nama calon penerima BLT dalam daftar yang dipasang di setiap kantor kelurahan dan RT/RW, sebagaimana dilakukan untuk daftar calon pemilih dalam pemilu. Kemudian publik diberi kesempatan mengoreksi. Setelah itu, pemerintah mengumumkan kembali daftar calon tetap penerima BLT. Dana BLT ditransfer langsung ke rekening penerima setiap bulan, tidak dibayarkan sekaligus untuk beberapa bulan atau bahkan setahun.

Terlepas dari pembicaraan masalah subsidi dengan pendekatan BLT-nya, sebenarnya ada hal yang lebih esensial untuk dilakukan pemerintah dalam tataran yang lebih luas, yaitu kesejahteraan ekonomi. Idealnya memang bentuk bantuan pemerintah haruslah memikirkan hal yang berguna dalam jangka panjang. Maksudnya adalah bahwa subsidi yang dilakukan juga harus menyentuh aspek investasi sumber daya manusia yang berkualitas ke depan. Pendidikan, pelatihan, dan perbaikan gizi adalah beberapa contoh kasus-kasus yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Bagaimanapun pemerintah tidak hanya memikirkan hal-hal yang bersifat jangka pendek.

Referensi

Anonim. “Menggugat Implementasi Subsidi Langsung Tunai”. Suarapublik. Oktober 2005

Dartanto, Teguh. “Mengkritik Kebijakan ‘Cash Transfer’”. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat-FEUI.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: